A. Standar Akuntansi dan Penentuan
Standar
Standar
akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang
merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan
oleh badan berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi
biasanya terdiri dari:
1.
deskripsi tentang masalah yang dihadapi
2.
diskusi logis atau cara memecahkan masalah
3.
terkait dengan keputusan/ teori diajukan suatu solusi
Menurut
Twedie, standar akuntansi dihasilkan dari lima interaksi, yaitu:
1.
peristiwa ekonomi,
2.
kepentingan pribadi,
3.
penyebaran ide-ide,
4.
perjalanan sejarah ,
5.
pengaruh internasional.
Sedangkan
menurut Nobes dan Parker mengatakan faktor budaya, sosial dan politik
merupakan faktor dominan yang mempengaruhi regulasi akuntansi di berbagai
negara. Dengan demikian jelas bahwa penentuan standar akuntansi tidak hanya
menyangkut masalah teknis.
Standar
akuntansi menurut Edey (1977) dibagi menjadi empat tipe, yaitu:
1.
tipe 1 akuntan harus memberitahukan kepada user tentang apa yang mereka
kerjakan dengan cara mengungkapkan metode dan asumsi (kebijakan akuntansi) yang
di anut.
2.
tipe 2 membantu pencapaian beberapa keseraaman penyajian tentang pernyataan
akuntansi tertentu.
3.
tipe 3 menghendaki pengungkapan hal-hal khusus yang mempengaruhi pertimbangan
user.
4.
tipe 4 menghendaki keputusan implisit/eksplisit yang harus di buat tentang
penilaian aktiva dan penentuan laba yang disetujui.
Penentuan
standar merupakan pilihan sosial sehingga suatu standara mungkin bermanfaat
bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Kebanyakan isu-isu yang berkaitan
dengan akunyansi secara politik bersifat sensitif yang disebabkan:
1.
kebutuhan terhadap standar akuntansi muncul bila terdapat pertentangan
2.
informasi akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran penggunaannya.
3.
Dalam menentukan standar ada dua pendekatan, yaitu:
a.
representative faithfulness, pendekatan ini menghendaki pelaporan yang bersifat
netral dan penyajian wajar laporan keuangan melalui proses penentuan standar.
Pendekatan ini menyamakan akuntansi dengan proses pemetaan dimana peta harus
dibuat akurat dengan menggambarkan keadaan keuangan perusahaan secara wajar.
b.
economic consequences, pendekatan ini menghendaki asopsi standar yang memiliki
konsekwensi ekonomi menguntungkan. Pendekatan ini cenderung mengarah penentuan
standar yang meemiliki pengaruh positif.
Biasanya
proses penentuan standar dilakukan melalui proses terbuka (due-procees). FASB
sebagai contoh dalam proses ini mengikuti prosedur sebagai berikut:
1.
Identifikasi masalah dari masalah yang muncul di catat dalam agendanya.
2.
Penunjukkan group yang anggotanya terdiri dari masyarakat akuntansi dan bisnis.
3.
Discussion Memrorandum (DM) di sebarkan kepublik untuk di evaluasi selama satu
periode paling lambat 60 hari.
4.
Dengan pendapat dilakukan untuk membahas keunggulan dan kelemahan berbagai
alternatif yang diajukan FASB
5.
Atas berbagai komnentar yang diterima, FASB mengeluarkan ‘exposure draft” (ED)
mengenai standaar akuntansi yang diajukan. ED menentukan posisi yang pasti dari
FASB tentang masalah yang dibahas.
6.
ED disebar luaskan ke masyarakat untuk di evaluasi paling lambat 30 hari
7.
Dengan pendapat untuk membahas kelemahan dan kebaikan berbagai alternatif yang
diajukan FASB
Atas dasar berbagai komentar yang diterima, maka FASB mengambil langkah sebagai berikut:
Atas dasar berbagai komentar yang diterima, maka FASB mengambil langkah sebagai berikut:
1.
mengadopsi standar tersebut sebagai pernyataan tesmi
2.
mengajukan revisi terhadap standar yang diusulkan melalui prosedur “due
process”.
3.
Menunda pengeluaran standar dan menyimpan masalah dalan agenda
4.
Tidak mengeluarkan standar dan menghapus isu dari agenda
Dua pendekatan yang dapat digunakan
dalam penentuan standar akuntansi adalah:
1.
Pendekatan pasar bebas
Pendekatan
ini dilandasi asumsi bahwa informasi akuntansi merupakan komiditi ekonomi
serupa dengan barang atau jasa yang lain.Sehingga informasi akuntansi akan
dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar dipandang sebagai
mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis informasi yang harus diungkapkan
dan kelompok penerima informasi. Dengan demikian standar akuntansi menentukan
informasi yang dihasilkan dan siapa akan menerima informasi.
2.
Pendekatan regulasi
Pendekatan
ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau informasi yang asismetris dalam
kaitannya dengan kuantias dan kualitas. Pendukung pendekatan ini berkeyakinan
bahwa kegagalan pasar dapat dilihat pada Teori regulasi.
Adanya
krisis penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. Oleh
karena itu, permintaan terhadapat kebijakan atau standar semacam iatu di dorong
oleh krisis yanag muncul, pihak penentu standar menanggapi dengan cara
menyediakan kebijakan tersebut. Hubungan antara permintaan dan penawaran
menarah pada suatu keseimbangan. Dalam proses regulasi yang dinamis, terdapat proses
penyesuaian yang berlangsung terus menerus terhadap standar sesuai permintaan
dan penawaran.
Belkaoui
(1985:48) mengatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan
dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Ada dua teori regulasi dalam
industri, yaitu:
a.
Teori kepentingan publik (public interest theory)
b.
Teori kepentingan kelompok (interset group therory).
Teori
kepentingan publik berpandangan bahwa regulasi diperlukan sebagai tanggapan
atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisien dan
tidak adil. Sedangkan teori kepentingan keompok berpandangan bahwa regulasi
disediakan sebagai tanggapan atas permintaan kelompok tertentu untuk
memaksimumkan pendapatan mereka. Dalam teori kepentingan kelompok memiliki dua
versi, yaitu teori elit politik dan teori ekonomi regulasi.
Beberapa
pendapat mengenai siapa yang harus menentukan standar akuntansi:
Argumen pendukung regulasi sektor swasta
Argumen pendukung regulasi sektor swasta
1.
Regulasi serktor swasta berkaitan dengan profesi akuntasi.
2.
Suatu badan yang dibentuk oleh sektor swasta memiliki prestisd tersendiri dan
dapat diterima oleh masyarakat bisnis.
3.
Oleh karena badan pemerintah beranggotakan birokrat, ada kecenderungan
efektivitas persyaratan pengungkapan tambahan menjadi tidak sensitif.
4.
Ada kecenderungan bahwa pemerintah yang terlibat dalam badan tersebut bertindak
untuk melindungi kepentingan publik atau melakukan tindakan yang merugikan
kepentingan profesi akuntansi
5.
Proses legislatif dan otoritas pemerintah mudah dipengaruhi oleh lobi dan
tekanan politik dari pihak tertentu.
6.
Standar yang dihasilkan pemerintah kemungkinan saling tumpang tindih dalam hal
paksaan, dan dapat menimbulkan jugdment yang beragam dari user.
Menurut
Prof. Haim Falk menjelaskan ada empat keuntungan menggunakan standar akuntansi
internasional:
1.
Berkenaan dengan rekonsiliasikepentingan – kepentingan khusus dari manajer –
manajer yang bertanggung jawab bagi pelaporan keuangan dan kebutuhan pemakai
informasi keuangan
2.
Keterbatasan kapasitas penerima informasi keuangan ntuk menginterplasikan
informasi semacam itu secara tepat
3.
Kredibiltas keseluruhan proses pelaporan keuangan dan profesi akuntansi yang
mendukungnya
4.
Adanya daya banding informasi keuangan yang diungkapkan adalah argument yang
berkaitan dengan point diatas
Kekuatan
yang cenderung mendukung upaya penyusunan standar akuntansi dan pelaporan
internasional diantaranya:
1.
Analisis keuangan dan pialang di pasar modal
2.
Kecenderungan perusahan besar mencari kebutuhan modal dari Negara lain
3.
Tumbuhnya operasi – operasi bisnis multinasional
4.
Persetujuan antar Negara yang mendorong berbagai bentuk harmonisasi
5.
Meningkatnya road show para eksekutif ke berbagai Negara investor
6.
Survey
7.
Mengglobalnya praktek akuntan professional ke berbagai Negara
8.
Kebijakan dari organisasi kreditur yang mendorong digunakannya stndar
internasional
9.
Badan – badan pengawas para modal
10.
Buku – buku teks
Beberapa
Sejarah dalam penentuan standar akuntansi internasional
1.
Tahun 1973 Kmite Standar Akuntansi Internasional (International Accounting
Standard Comunite = IASC)
2.
Tahun 1977 Organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi (Organization
for economic Coorporation and development = OECD) mengeluarkan deklarasi
investasi dalam perusaan multinasional yang berisi
3.
Tahun 1977 Federasi Internasional Akuntan(International Federation of
Accountant = IFAC)didirikan pada tahun yang sama pra ahli yang ditunjuk oleh
dewan ekonomi dan social PBB mangeluarkan laporan yang terdiri 4 bagian standar
international akuntan si dan pelaporan bagi perusahaan international
4.
Komisi masyarakat Eropa mengeluarkan Direktif keempat sebagai langkah pertama
menuju harmonisai akuntansi eropa
5.
Tahun 1987Organisasi Interantional Komite pasar Modal (IOSCO) menyatakan dalam
konferensi tahunannya untuk mendorong penggunaan standar yang umum dalam
praktik akuntansi dan audit
6.
IASC dan IOSCO menyetujui suatu rencana kerj yang penyelesaiannya kemudian
mengeluarkan IAS yang membentuk satu kelompok inti standar yang komprehensif
7.
Tahun 1996 Komisi Pasar Modal AS (SEC) mengumumkan bahwa pihaknya “ mendukung
tujuan IASC untuk mengembangkan secepat mungkin, stadar akuntansi yang dapat
digunakan untuk menyusu laporan keuangan yang dapat digunakan dalam penawaran
surat berharga lintas batas’.
8.
Tahun 2001 IASB menggantikan IASC dan mengambil mengambil tanggung jawabnya per
tanggal 1 April 2001. Standar IASB disebut Standar Pelaporan keuangan
international (IFRS) dan termasuk dalamnya IAS yang dikeluarkan IASC
9.
Tahun 2002 parlemen Eropa menyetujui proposal Komisi Eropa bahwa secara nyata
perusahaan uni eropa yang tercatat sahamnya harus mengikutistandar IASB
selambat – lambatnya tahun 2005 dalam laporan keuangan konsolidasi
B. Praktek Akuntansi Berbeda dengan
Standar yang Ditentukan
Alasan utama perbedaan praktek
akuntansi dengan standar adalah
1.
hukuman terhadap ketidak patuhan terhadap ketentuan akuntansi lemah dan tidak
efektif.
2.
Perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak dari yang seharusnya.
3.
Beberapa negara memperbolehkan perusahaan mengabaikan standar akuntansi jika
operasi dan posisi keuangan tersaji lebih baik.
4.
Beberapa negara, standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan
perusahaan, bukan laporan konsolidasi.
Penetapan
standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan
publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan
tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama.
Prinsip-Prinsip
Akuntansi
Laporan
keuangan diolah dari ratusan atau ribuan transaksi-transaksi dengan cara yang
sistematis
dengan suatu dasar tertentu. Dasar ini dinamakan prinsip-prisip akuntansi yang lazim (General
Accepted Accounting Principles). Justru oleh karena sifat yang tidak eksak dari akuntansi ini maka
diperlukan “prinsip-prinsip akuntansi yang lazim” . Tanpa adanya prinsip yang berfungsi sebagai patokan atau pedoman ini, maka kemungkinan masing-masing akuntan akan menggunakan caranya sendiri, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi simpang siur.
dengan suatu dasar tertentu. Dasar ini dinamakan prinsip-prisip akuntansi yang lazim (General
Accepted Accounting Principles). Justru oleh karena sifat yang tidak eksak dari akuntansi ini maka
diperlukan “prinsip-prinsip akuntansi yang lazim” . Tanpa adanya prinsip yang berfungsi sebagai patokan atau pedoman ini, maka kemungkinan masing-masing akuntan akan menggunakan caranya sendiri, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi simpang siur.
Profesi
akuntansi telah berusaha mengembangkan sekumpulan standar yang pada umumnya
diterima dan secara universal dipraktikkan. Usaha-usaha itu telah menghasilkan
dipakainya seperangkat aturan dan prosedur umum yang disebut sebagai prinsip
akuntansi berterima umum yang merupakaguide liness (standar) yang menunjukkan
tentang tata cara melaporkan kejadian ekonomis. Profesi akuntansi di Indonesia
yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah berhasil menyusun
GAAP berupa 35 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Standar
akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran dasar)
yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses
perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil
penetapan standar. Tetapi dalam praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh
standar. Ada empat alas an yang menjelaskan hal tersebut, antara lain:
1.
Di kebanyakan negara hukuman atas ketidak patuhan dengan ketentuan akuntansi
cenderung lemah dan tidak efektif.
2.
Secara suka rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada
yang diharuskan.
3.
Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi
jika dengan melakukannnya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan
tersajikan secara lebih baik hasilnya.
4.
Di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan
secara tersendiri, dan bukan untuk laporan konsolidasi.
Penetapan
standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan
publik. Hubungan antara standar akuntansi dan proses akuntansi sangat rumit dan
tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama. Di dalam bab 2 membedakan
orientasi akuntansi antara penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Akuntansi
peyajian wajar biasanya berhubungan dengan negara-negara hukum umum, sedangkan
akuntansikepatuhan hukum umumnya ditemukan di negara-negara hukum kode.
Perbedaan ini terlihat dalam proses penetapan standar, di mana sector swasta
lebih berpengaruh di negara-negara hukum dengan penyajian wajar, sedangkan
sektor publik lebih berpengaruh di negara hukum kode dengan kepatuhan hukum.
C. Sistem
Akuntansi di Negara Maju
1. Sistem
Akuntansi Nasional – RR Cina
Di
RRC negara mengendalikan kepemilikan, sehingga hak menggunakan dan
mendistribusikan alat produk-si berlaku secara kaku. Perekonomian Cina disebut
perekonomian hibrid (campuran), karena orientasi kendali pemerintah dan swasta
berjalan bersama.
2. Sistem
Akuntansi Nasional – Republik Ceko
Akuntansi
di Ceko telah berubah beberapa kali pada abad ke-20. Akuntansi dianggap tidak
terlalu penting, sehingga L/K tidak diaudit secara independen. Perkembangan
Akuntansi condong ke dunia barat.
3. Sistem
Akuntansi Nasional – Taiwan
Taiwan
memiliki beberapa industri strategis yang kepemilikannya oleh negara, tetapi
sekarang pemerintah perlahan-lahan melakukan privatisasi. Banyak perusahaan
dimiliki oleh keluarga pengendali, tetapi kapitalisasi oleh Bursa Efek sangat
besar.
4. Sistem
Akuntansi Nasional – Meksiko
Bursa
efek Meksiko memang terbesar ke-3 di Amerika Latin, tetapi banyak perusahaan
lebih menyukai hutang. Walaupun banyak perusahaan dikontrol oleh
keluarga, tetapi Meksiko berkomitmen terhadap IAS/IFRS.
5. Sistem
Akuntansi di Perancis
Perancis
merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementrian
Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptale General ( kode akuntansi nasional )
resmi yang pertama pada bulan September 1947. Pada Tahun 1986, renana tersebut
diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif Ketujuh UE terhadap
laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Plan
Comptable General berisi :
1.
tujuan dan prinsip akuntansi seta pelaporan keuangan
2.
definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban
3.
aturan pengakuan dan penilaian
4.
daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku
lainnya
5.
contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya
Ciri
khusus akuntansi di Perancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan
keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha
yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus
memenuhi ketentuan pelaporan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Perancis
untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan internasional.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Lima
organisai utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis adalah
:
1.
Counseil National de la Comptabilite atac CNC (Badan Akuntansi Nasional)
2.
Comite de la Reglemetation Comptable or CRC (Komite Regulasi Akntansi)
3.
Autorite des Marches Financiers or AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
4.
Ordre des Experts-Comtable or OEC (Ikatan Akuntansi Publik )
5.
Compagnie Nationale des Commisaires aix Comptes or CNCC (Ikatan Auditor
Kepatuhan Nasional)
Di
Perancis profesi akuntansi dan auditing sejak dahulu telah terpisah. Akuntan
dan auditor Perancis diwakili oleh kedua lembaga, yaitu OEC dan CNCC, meski
terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduannya. Sesungguhnya, 80%
akuntan dengan kualifikasi di Perancis memiliki kedua klasifiksi tersebut. Dua
lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan bekerja sama untuk kepentingan
bersama. Kedua terlibat dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan
CRC dan keduannya mewakili Perancis di IASB
Pelaporan Keuangan
Perusahaan
Prancis harus melaporkan berikut ini :
1.
Neraca
2.
Laporan laba rugi
3.
Catatan atas laporan keuangan
4.
Laporan direktur
5.
Laporan auditor
Laporan
keuangan seluruh perusahaan perseroaan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas
lainnya yang melebihi ukuran tertentu harus diaudit. Perusahaan besar juga
harus menyiapka dokumen yang terkait dengan pencegahan kepailitan perusahaan
dan laporan sosial, yang keduanya hanya terdapat di Perancis.
Ciri
utama pelaporan di Perancis adalah ketentuan mengenai pengungkapan catatan kaki
yang ekstensif dan detail yang meliputi hal-hal berikut :
1.
Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan
2.
Perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing
3.
Laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi
4.
Detail provisi
5.
Detail revaluasi yang dilakukan
6.
Analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
7.
Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham
8.
Jumlah komitmen pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya
9.
Detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
10.
Rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan
11.
Analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis
Pengukuran akuntansi
Akuntansi
di Perancis memiliki karakteristik ganda : Perusahaan secara tersendiri harus
mematuhi paraturan yang tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki
fleksibilitas lebih besar. Akuntansi untuk perusahaan secara individual
merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung pendapatan kena
pajak.
Metode
pembelian (purchase method) umumnya digunakan untuk mencatat penggabungan
usaha, namum metode penyatuan kepemilikan (pooling method) dapat digunakan
dalam beberapa kondisi. Muhibah (goodwill) umumnya dikapitalisasi dan
diamortisasi terhadap laba, namun tidak ditentukan berapa lama periode
amortisasi yang maksimum. Goodwill tidak perlu diuji untuk penurunan nilai .
Konsolidasi proporsional digunakan untuk usaha patungan dan metode ekuitas
digunakan untuk mencatat investasi pada perusahaan yang tidak dikonsolidasikan,
yang dapat dipengaruhi secara signifikan. Praktik translasi mata uang asing
sama dengan IAS 21. Aktiva dan kewajiban anak perusahan yang berdiri sendiri
ditranslasikan dengan menggunakam metode kurs penutupan (akhir tahun) dan
perbedaan translasi dimasukan ke dalam ekuitas.
6. Sistem Skuntansi di Jerman
Pada
awal tahun 1970-an, uni Eropa (UE) mulai mengeluarkan direktif harmonisasi,
yang harus diadopsi oleh negara-negara anggotanya ke dalam hukum nasional.
Direktif Uni Eropa yang keempat, ketujuh, kedelapan seluruhnya masuk kedalam
hukum Jerman melalui Undang-undang Akuntansi Komprehensif yang diberlakukan
pada tanggal 19 Desember 1985.
Karakteristik
fundamental ketiga dari Akuntansi di Jerman adalah ketergantungannya terhadap
anggaran dasar dan keputusan pengadilan. Selain kedua hal itu tidak ada yang
memiliki status mengikat atau berwenang. Untuk memahami akuntansi di Jerman,
seseorang harus mmerhatikan HGB dan kerangka hukum kasus yang terkait.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Sebelum
tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan
sebagaimana yang dipahami di negara-negara berbahasa Inggris. Undang –undang
tentang pengendalian dan transparansi tahun 1998 memperkenalkan keharusan untuk
mengakui badan swasta yang menetapkan standar nasional untuk memenuhi tujuan
berikut :
1.
Mengembangkan rekomendasi atas penerapan standar akuntansi dalam laporan
keuangan konsolidasi
2.
Memberikan nasihat kepada Kementrian Kehakiman atas legislasi akuntansi yang
baru
3.
Mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional, Seperti IASB
Sistem
penerapan standar akuntansi yang baru di Jerman secara garis besar mirip dengan
sistem yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Namun untuk diperhatikan bahwa
standar GASB adalah rekomendasi wajib yang hanya berlaku u/lapoaran keuangan
konsolidasi.
Pelaporan Keuangan
Undang
– Undang Akuntansi tahun 1985 secara khusus menentukan isi dan bentuk laporan
keuangan yang meliputi :
1.
Neraca
2.
Laporan laba rugi
3.
Catatan atas laporan keuangan\
4.
Laporan manajemen
5.
Laporan auditor
Ciri
utama sistem pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh
auditor kepada dewan direktur pengelola perusahaan dan dewan pengawas
perusahaan, untuk tujuan konsolidasi, seluruh perusahaan dalam kelompok
tersebut harus menggunakan prinsip akuntansi dan penilaian yang sama.
Pengukuran Akuntansi
Pengukuran Akuntansi
GAS
lebih ketat bila dibandingkan dengan HGB dalam hal laporan keuangan
konsolidasi, menurt GAS 4, metode revaluasi harus digunakan , sedangkan aktiva
dan kewajiban yang diperoleh dalam penggabungan usaha harus direvaluasi menjadi
nilai wajar dan kelebihan yang tersisa dialokasikan menjadi goodwill. Goodwill
diamortisasi selama masa tidak lebih dari 20 tahun dan diuji untuk penurunan
nilai tiap tahunnya.
Sebagaimana
disebutkan sebelumnya, perusahaan – perusahaan Jerman sekarang dapat memilih
untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan aturan Jerman
sebagaimana dijelaskan di atas, standar akuntansi internasional, atau GAAP AS.
Ketiga pilihan tersebut dapat ditemukan dalam praktik dan para pembaca laporan
keuangan Jerman harus berhati-hati untuk mencari tahu standar akuntansi manakah
yang digunakan.
7. Sistem Akuntansi di Jepang
Akuntansi
dan Pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh
domestik dan internasional, untuk memahami akuntansi Jepang, seseorang harus
memahami budaya, praktik usaha dan sejarah Jepang. Perusahaan – perusahaan
Jepang saling memiliki akuitas saham satu sama lain, dan sering kali
bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini
menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa – yang disebut sebagai keiretsu.
Modal
usaha keiretsu, ini sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi struktural
yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun
1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti pecahnya ekonomi gelembung Jepang juga
mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh atas standar pelaporan keuangan
Jepang.
Regulasi dan Penegakan Aturan
Akuntansi
Pemerintah
nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di
Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang – undang : Hukum
Komersial, Undang-undang pasar modal dan Undang-undang pajak penghasilan
perusahaan. Hukum komersial diatur oleh Kementrian Kehakiman (MOJ), hukum
tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan paling memiliki
pengaruh besar.
Perusahaan
milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam undang undang pasar
modal yang diatur oleh kementrian keuangan dibuat berdasarkan Undang-undang
pasar modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat selama
masa pendudukan AS setelah perang dunia II Tujuan utama SEL adalah untuk
memberikan informasi dalam pengambilan keputusan.
Pelaporan Keuangan
Pelaporan Keuangan
Perusahaan
yang didirikan menurut Hukum Komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib
yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi
hal-hal berikut :
1.
Neraca
2.
Laporan Laba rugi
3.
Laporan Usaha
4.
Proposal atas Penentuan Penggunaan (apropriasi) Laba ditahan
5.
Skedul Pendukung
Perusahaan
yang mencatatkan sahamnya juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan
Undang-undang pasar modal yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar
yang sama dengan Hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas.
Pengukuran Akuntansi
Hukum
komersial mewajibkan perusahaan perusahaan besar untuk menyusun laporan
konsolidasi, perusahaan yang mencatat saham harus menyusun laporan konsolidasi
sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan
konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduannya.
Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan
tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya.
Meskipun
metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode pembelian untuk penggabungan
usaha umumnya digunakan. Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva
bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun, metode
ekuitas digunakan untuk mencatat usaha patungan.
8. Sistem Akuntansi di
Belanda
Akuntansi
di Belanda memiliki beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan
akuntansi dan pelaporan keuangan yang relatif permisif, tetapi standar praktik
profesiona yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun
akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Pelaporan keuangan dan
akuntansi pajak merupakan dua aktivitas terpisah.
Akuntansi
Belanda bersedia untuk mempertimbangkan ide-ide dari luar. Belanda merupakan
salah satu pendukung pertama atas standar internasional untuk akuntansi dan
pelaporan keuangan, dan pernyataan IASB menerima perhatian besar dalam
menentukan praktik yang dapat diterima.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Regulasi
di Belanda tetap liberal sehingga tahun 1970 ketika Undang-undang Laporan
Keuangan Tahunan diberlakukan, Undang-undang tahun 1970 memperkenalkan audit
wajib. Undang-undang tersebut juga mendorong pembentukan kelompok Studi
Akuntansi Tiga Pihak (Tripaartif) (yang digantikan oleh Dewan Pelaporan Tahunan
pada Tahun 1981).
Dewan
pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntunan terhadap prinsip akuntansi yang dapat
diterima (bukan diterima) secara umum, Dewan tersebut memiliki anggota berasal
dari tiga kelompok yang berbeda :
1.
Penyusunan laporan keuangan (perusahaan)
2.
Pengguna laporan keuangan (perwakilan serikat buruh dan analis keuangan)
3.
Auditor laporan keuangan (institut Akuntansi Terdaftar Belanda atau NivRA)
Pelaporan Keuangan
Kualitas
pelaporan keuangan Belanda sangat seragam, laporan keuangan wajib harus disusun
dalam bahasa Belanda, namun dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman dapat
diterima. Laporan Keuangan harus memuat hal-hal berikut :
1.
Neraca
2.
Laporan Laba Rugi
3.
Catatan-catatan
4.
Laporan Direksi
5.
Informasi lain yang direkomendasikan
Pengukuran Akuntansi
Metode
yang digunakan adalah metode pembelian, goodwill merupakan perbedaan antara
biaya akusisi dengan nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dibeli.
Fleksibilitas Belanda dalam pengukuran akuntansi dapat terlihat dengan
diperbolehkannya penggunaan nilaii kini untuk aktiva berwujud seperti
persediaan dan aktiva yang disusutkan. Karena perusahaan – perusahaan Belanda
Memiliki Flesibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran, dapat diduga bahwa
terdapat kesempatan untuk melakukan perataan laba. Pos –pos tertentu dapat
mengabaikan laporan laba rugi dan langsung disesuaikan terhadap cadangan dalam
ekuitas pemegang saham. Hal ini antara lain :
1.
Kerugian akibat bencana yang tidak mungkin atau tidak umum untuk diasuransikan
2.
Kerugian akibat nasionalisasi atau sejenis penyitaan lainnya
3.
Onsekuensi akibat restrukturisasi keuangan
9. Sistem Akuntansi di
Inggris
Warisan
Inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan negara pertama di dunia
yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang. Konsep penyajian
hasil dan posisi keuangan yang wajar (pandangan benar dan wajar) juga berasal
dari Inggris.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Dua
sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan
profesi akuntansi. Undang-undang tahun 1981 menetapkan lima prinsip dasar
akuntansi :
1.
Pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akrual
2.
Pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap kategori aktiva, dan
kewajiban dinilai secara terpisah
3.
Prinsip konservatisme
4.
Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan
5.
Prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan
akuntansi
Undang-undang
tersebut berisi aturan penilaian yang luas dimana akun-akun dapat ditentukan
berdasarkan biaya historis atau biaya kini.
Pelaporan Keuangan
Pelaporan
keuangan Inggris termasuk yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan
umumnya mencakup :
1.
Laporan Direksi
2.
Laporan Laba dan Rugi dan Neraca
3.
Laporan Arus Kas
4.
Laporan Total Keuntungan dan Kerugian yang diakui
5.
Laporan Kebijakan akuntansi
6.
Catatan atas Referensi dalam Laporan Keuangan
7.
Laporan Auditor
Pengukuran Akuntansi
Inggris
memperbolehkan baik metode akusisi dan merger dalam mencatat akuntansi untuk
Penggabungan usaha. Meskipun demikian, kondisi penggunaan metode merger begitu
ketat sehingga hampir tidak pernah digunakan.
Pada
Tahun 2003, Departemen perdagangan dan Perindustrian mengumumkan bahwa mulai
bulan Januari 2005, Seluruh perusahaan Inggris diperbolehkan untuk menggunakan
IFRS, selain GAAP.
10. Amerika Serikat
Akuntansi
di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (Badab Standar Akuntansi
Keuangan/FASB), hingga tahun 2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik
Bersertifikat.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Prinsip-prinsip
akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) terdiri dari seluruh standar,
aturan, dan regulasi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan
keuangan, laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan
suatu perusahaan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi
yang diterima secar umum.
Pelaporan keuangan
Laporan
tahunan yang semestinya dibuat sebuah perusahaan AS yang besar meliputi :
1.
Laporan manajemen
2.
Laporan auditor independen
3.
Laporan keuangan utama (laporan laba rugi,arus kas,laba komprehensif, ekuitas
pemegang saham)
4.
Diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan
5.
Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap
laporan keuangan
6.
Catatan atas laporan keuangan
7.
Perbandingan data keuangan tertentu selama lima atau sepuluh tahun
8.
Data kuartal terpilih
Laporan
keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan AS yang diterbitkan
biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi
mengharuskan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan (yaitu, dengan kepemilikan
yang melebihi 50 persen dari saham dengan hak suara) harus dikonsolidasikan
secara penuh, walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan
keuangan interim (kuartalan) diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat
pada bursa efek utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan
ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen secara singkat.
Pengukuran Akuntansi
Aturan
pengukuran akuntansi di Amerika Serikat mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha
akan terus melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas
dan pengakuan transaksi dan peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding.
Setelah
memahami beberapa sistem akuntansi yang berlaku dibeberapa negara maju sperti
yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat
kesamaan maupun perbedaan diantaranya. Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah
dan kebutuhan serta kondisi dimana akuntansi itu tumbuh dan berkembang.
D. Persamaan dan
Perbedaan Sistem Akuntansi di Negara-Negara Maju
Aturan
dan sistem akuntansi di negara - negara maju memiliki perbedaan dan juga
persamaan sistem, di mana dalam setiap standar yang di gunakan oleh negara
tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing - masing dalam penerapan
sistem akuntansi di negaranya. Standar dan aturan akuntansi yang ditetapkan di
negara tertentu tentunya tidak sepenuhnya sama dengan negara lain. Peran
profesi akuntan dalam menentukan standar dan aturan akuntansi lebih banyak
ditemukan di negara-negara yangtelah memasukkan aturan-aturan profesional dalam
aturan-aturan perusahaan, seperti di Inggris dan Amerika Serikat.
Christopher
Nobes dan Robert Parker (1995:11)menjelaskan adanya tujuh faktor yang
menyebabkan perbedaan penting yang berskala internasional dalam perkembangan
sistem dan praktik akuntansi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah
1.
Sistem hukum
Peraturan
perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah sistem dan prosedur akuntansi, banyak
dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa negara
seperti Perancis, Italia, Jerman, Spanyol, Belanda menganut Sistem hukum yang
digolongkan dalam codified Roman law. Dalam codified law, aturan-aturan
dikaitkan dengan ide dasar moral dan keadilan, yang cenderung menjadi suatu
doktrin. Sementara itu negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat,dan
negara-negara persemakmuran Inggris menganut sistem common law. Dalam common
law, dicoba adanya suatu jawaban untuk kasus-kasus yang spesifik dan tidak
membuat suatu formulasi umum.
2.
Pemilik dana
Berdasarkan
sumber pendanaan, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok yang
pertama adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari para
pemegang saham di pasar modal (shareholder). Kelompok kedua adalah perusahaan
yang mendapatkan sebagian besar dananya dari bank, negara atau dana keluarga.
Umumnya di negara-negara dengan sebagian besar perusahaan yang dimiliki oleh
shareholders namun para shareholders ini tidak mempunyai akses atas informasi
internal, lebih banyak tuntutan atas adanya pengungkapan (disclosure),
pemeriksaan (audit) dan informasi yang tidak bias (fair information).
3.
Pengaruh sistem perpajakan
Sejauh
mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi sistem akuntansi adalah dengan
melihat sejauh mana peraturan perpajakan menentukan pengukuran akuntansi
(accounting measurement). Di Jerman, pembukuan menurut pajak harus sama dengan
pembukuan komersial. Sedangkan di banyak negara lain seperti Inggris, Amerika
Serikat dan juga termasuk Indonesia, terdapat aturan – aturan yang berbeda
antara perpajakan dan komersial perusahaan. Contoh yang paling jelas mengenai
hal ini adalah depresiasi.
4.
Kemantapan profesi akuntan
Badan-badan
yang dibentuk sebagai wadah profesi ternyata berbeda-beda di setiap negara, dan
hasil yang berupa aturan-aturan atau standar dipengaruhi oleh bentuk, wewenang
dan anggota dari badan-badan tersebut. Di beberapa negara ditemui adanya
pemisahan profesi akuntan, sebagai ahli perpajakan atau hanya sebagai akuntan
perusahaan. Anggota suatu badan yang mengatur standar akuntansi bisa terdiri
hanya dari kalangan akuntan publik atau mengikutsertakan pihak-pihak dari
kalangan dunia usaha, industri, pemerintah dan kalangan pendidik. Tingkat
pendidikan dan pengalaman dalam dunia praktis sebagai syarat seseorang untuk
bisa menjadi anggota badan tersebut juga akan menentukan kualitas standar dan
aturan akuntansi sebagai keluaran yang dihasilkan.
5.
Inflasi
Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi melalui
penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait,
sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan.
Negara-negar dengan inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan-perusahaan
melakukan berbagai perubahan harga ke dalam penghitungan keuangan mereka.
Meksiko dan beberapa negara Amerika Selatan menggunakan akuntansi tingkat umum
karena pengalaman mereke dengan hiperinflasi. Pada akhir tahun 1970-an,
sehubungan dengan tingkat inflasi yangtidak biasanya tinggi, AS dan Inggris
melakukan eksperimen dengan pelaporan pengaruh perubahan harga.
6.
Teori akuntansi
Teori
akuntansi sangat mempengaruhi pelaksanaan praktik-praktik akuntansi seperti
halnya yang terjadi di Belanda. Di negara ini para ahli teori akuntansi
mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan akan mendapatkan penilaian atas
kinerja yang wajar dari sebuah perusahaan jika akuntan diperbolehkan untuk
menggunakan judgment untuk memilih dan menampilkan angka-angka tertentu. Dalam
hal ini disarankan penggunaan replacement cost information. Salah satu contoh
pengaruh teori akuntansi terhadap praktik akuntansi adalah dengan disusunnya
conceptual framework.
7.
Accidents of history Sistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi
politik dan ekonomi di negara yang bersangkutan.
Kejadian-kejadian tertentu biasanya memberikan pengaruh yang
langsung terasa dalam penerapan metode tertentu. Krisis ekonomi di Amerika
Serikat di akhir tahun 1920-an memunculkan standar akuntansi yang mengharuskan
adanya pengungkapan (disclosure) data keuangan. Untuk Indonesia, krisis nilai
tukar di pertengahan tahun 1997 menyebabkan munculnya pernyataan atau
interpretasi yang berkaitan dengan penggunaan mata uang asing dalam pelaporan
keuangan serta perlakuan atas selisih kurs. Kolonialisasi juga menyebabkan
negara yang diduduki dengan sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi
negara yang mendudukinya. Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari
pengaruh lingkungan dan kondisi
hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-hal tersebut menyebabkan
suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan di Negara lain.
Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar Negara
serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan
suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia.
